Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengacu pada sekelompok individu yang menggunakan senjata api dan taktik militer untuk melakukan kejahatan. Mereka sering kali memiliki tujuan politik, ekonomi, atau sosial tertentu yang ingin dicapai melalui tindakan kekerasan.

Melansir dari seorang ahli sejarah politik Papua, Richard Chauvel, berpendapat bahwa “Sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yakni; (a) Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, (b) Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan (d) Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang.”

Dari permasalahan ini bisa dibuktikan dari perbedaan infrastruktur dari berbagai pulau, seperti di pulau Jawa yang bisa dikatakan infrastruktur yang sudah maju dari segi pendidikan, pembangunan dan perekonomian, berbeda dengan Papua yagng masih banyak keluhan infrastruktur yang berbeda. Alasannya Papua daerah yang sulit dijangkau atau dipantau pemerintah. Dari sinilah banyak istilah “Indonesia bukan hanya pulau Jawa”.

Pandangan ini menyimpulkan bahwa terjadinya konflik tersebut atas ketidak-adilan atau stigma umum yang masih mendiskrimanisikan pihak masyarakat Papua.

Tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata sangat mengkhawatirkan, mereka tidak segan-segan mengancam bahkan membunuh militer Indonesia. Selain itu, mereka juga mengincar warga sipil disana.

Bertahun tahun lamanya konflik ini terus terjadi. Pemerintah yang seperti tidak memperhatikan, bahkan BEM UI sekalipun berpendapat bahwa masalah ini sebetulnya berkaitan dengan HAM. Namun, beberapa anggota TNI tidak terima terhadap unggahan yang telah BEM UI utarakan. Karena perjuangan yang telah dilakukan para militer seolah-olah seperti tertutup dan tidak terlihat.

Beberapa Universitas di Indonesia mengecam dan menunjukkan kekecewaan terhadap pemerintah yang terlalu lama dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Dapat dilihat dari permasalahan yang serius ini, perlu ditekankan kepada pemerintah Indonesia agar berkewajiban untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat agar tidak ada lagi hal yang dirugikan. Solusinya yaitu dengan cara pendekatan serta negoisasi terhadap kelompok ataupun pihak yang bersangkutan.

Penulis : Indah
Editor : Naila